Working atmosphere..

Bekerja di sebuah instansi vertikal pada level terendah (baca: tingkat II atau kabupaten/kota) sungguh merupakan suatu berkah, penuh dinamika dan tidak monoton. Selalu saja ada hal baru yang bisa dipelajari dan diambil hikmahnya. Padahal sebelumnya, saya mengawali karir saya di tingkat pusat yang serba terlayani.

Namun karena saya hanyalah seorang perempuan biasa yang juga harus mengurus keluarga (karena saya hanya mampu membeli rumah di sister city, dengan berat hati saya minta dimutasi ke level terendah tersebut. Awalnya memang berat dan terasa aneh. Tapi, seiring berjalannya waktu dan perubahan yang terus menerus terjadi, saya merasa sangat bersyukur bisa mengabdi di level terendah ini.

Bagi mereka (rekan kerja sesama instansi) yang tidak pernah “menyentuh” tingkat II pasti memiliki pola pikir berbeda dengan kami yang di tingkat II. Memang ujung tombak dari seluruh kegiatan instansi tempat saya bekerja ada di tingkat II, namun semua perencanaan tetap ada di pusat. Akibatnya sering terjadi management gap untuk kegiatan-kegiatan besar. Menurut saya itu wajar saja, tapi kalau tidak diperbaiki menjadi tidak wajar.

Contohnya, untuk hal yang paling kecil dan mungkin dianggap sepele (semoga tidak), pengadaan instrument kerja. Entah apa yang menjadi indikator untuk penganggaran pengadaan instrument kerja seperti kuesioner atau form2 penting lainnya. Karena selalu saja tidak tepat, entah itu excess supply atau excess demand..

Dan, Alhamdulillah hingga kini diskrepansinya tidak juga mengecil. Artinya masih ada pekerjaan buat perencana di pusat untuk memikirkan hal ini (daripada tidak ada kerjaan ya ...) Tapi sudahlah, yang seperti itu memang tidak perlu dibesar-besarkan, karena tidak dibesarkan juga sudah besar sendiri.. he he he

Dinamika bekerja di level terendah ini tidak hanya itu. Menghadapi orang banyak dari berbagi kalangan dan karakteristik penduduk yang berbeda-beda merupakan anugerah tersendiri yang menurut saya priceless.. tidak bisa ternilai harganya. Tahukah mereka yang di pusat bagaimana sakitnya ditolak responden dari kalangan pengusaha, tidak bisa masuk ke kantor mereka yang mentereng dan hanya bisa sampai pada satpam saja? Atau perihnya dimarahi para elite residence di perumahan elit yang menolak kita mentah-mentah kala dimintai keterangannya.. Atau turut merasakan sulitnya responden dari kalangan yang mengenaskan dan kita hanya bisa bersyukur tidak seperti mereka yang memang benar-benar kekurangan. Belum lagi kalau kita harus menghadapi arogansi penguasa setempat yang merasa memiliki segalanya untuk menjalankan pemerintahan di daerah tingkat II.

Bila hasilnya tidak tepat waktu atau kualitasnya buruk, teman-teman di pusat akan menjudge kami kerjanya tidak optimal dan tidak serius. Yang paling parah kami dianggap tidak sesuai standard operation procedure (SOP), yang kadang-kadang SOP-nya sendiri bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan.

Padahal, tanpa bermaksud membela diri, untuk mendapatkan data yang berkualitas tidak hanya dengan menekan ujung tombak, tapi perencanaan yang matang dan optimal, dukungan dana dan komunikasi yang baik juga diperlukan. Menurut saya, komunikasi dua arah sudah merupakan hal yang wajib hukumnya supaya semua masalah dan kemungkinan yang terjadi di lapangan bisa di atasi. Dan tolong.. berbaik sangka-lah

Dinamika lainnya adalah hubungan dengan instansi lain pada level tingkat II. Walaupun kami ini instansi vertikal, tetapi sering kali dianggap sebagai bawahan oleh penguasa setempat, sehingga terkadang mereka bersikap semaunya dan tidak menganggap kami sebagai sesama abdi negara.

Maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung kepada reliabilitas dan validitas sistem data yang ada di negara tersebut. Semakin terorganisir dengan baik sistem organisasi data tersebut maka akan semakin maju negara tersebut. Strategi pembangunan apapun tergantung kepada sistem data yang diterapkan.

Harus diakui, kami memang banyak kekurangan, tapi kami selalu berusaha untuk memperkecil kekurangan kami itu. Dengan banyak cara tentunya, kami banyak belajar, banyak mengolah informasi penting yang mungkin bisa kami jadikan petunjuk dan berusaha menjalin komunikasi dengan pihak lain.

Sebenarnya hal tersebut tidak sulit dilakukan dan sangat mungkin untuk dikerjakan, namun sayangnya hingga saat ini masih belum optimal untuk dilaksanakan. Tapi yakinlah suatu saat nanti pasti terealisasi. (Optimis itu bukan penyakit kan.. )

Alhamdulillah, bekerja di tingkat II sungguh merupakan suatu anugerah.

Lagi-lagi LPE..

Kemarin pagi, saya terlibat diskusi dengan salah seorang kolega saya. Topik utama diskusi tersebut adalah mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan keterkaitannya dengan kondisi sosial ekonomi di wilayah tempat kami bekerja.

Menurutnya, item ekspor netto dalam PDRB penggunaan terasa aneh, karena dia merasa yang namanya ekspor itu harus ke luar negeri, sedangkan kalau di PDRB penggunaan, arus barang antar kabupaten/kota sudah bisa dibilang ekspor. Ketika saya tanya, by definition ekspor itu artinya apa? Jawabnya ada barang keluar dari suatu wilayah. Nah, sesuai kan dengan pengertian dalam PDRB Penggunaan.

Masih belum puas juga..

Saya minta dia mengingat kembali pelajaran ekonomi makronya tentang siklus bisnis (kebetulan dia SE), lalu saya gambarkan skema yang setiap mahasiswa ekonomi pasti pernah melihatnya.. Hal yang kayak gini kan ada di buku teks ekonomi makro karangan siapa pun.

Baru dia ngeh..

Dia bertanya lagi, kenapa kadang-kadang PDRB yang saya buat tidak konsisten dengan kondisi sosial ekonomi di sini? Lho siapa bilang? Kalau Laju pertumbuhan ekonomi naik terus dan angka pengangguran juga tidak turun, mungkin memang begitu adanya. Justifikasinya, Bekasi itu masih ditunjang oleh share atau kontribusi yang besar dari sektor industri. Nah, output dari sektor industri itu besar sekali, padahal tenaga kerja yang terserap disana bukanlah yang terbesar. Artinya karakteristik industri yang ada di Bekasi bukan merupakan industi yang padat karya, melainkan padat modal.

Share kedua terbesar berasal dari perdagangan. Kita tahu, berapa sih tenaga kerja yang bisa diserap oleh sektor ini. Share ketiga terbesar berasal dari jasa. Apalagi sektor yang satu ini, semakin minimalis tenaga kerjanya semakin efisien dengan output yang besar.

Saya masih ingat di buku laporan tahunannya Bank Indonesia, di salah satu box nya ada tulisan mengenai pertumbuhan yang tidak berkualitas. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai dengan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.

Menurut saya, sebelum membicarakan masalah pertumbuhan, pengangguran, kemiskinan dan indikator-indikator lainnya, sebaiknya kita harus memahami dahulu definisi-definisinya dengan jelas dan harus konsisten dengan sumbernya. Karena tidak mungkin saya menggunakan angka kemiskinan yang dipublikasikan oleh BPS tetapi menggunakan definisi yang dikeluarkan oleh instansi lain. Datanya jelas akan terlihat aneh.

Jadi, dengan sok taunya, saya menjelaskan panjang lebar bagaimana pertumbuhan itu dihitung, korelasinya dengan pengangguran, inflasi dan kemiskinan. Karena pertumbuhan ekonomi kita dihitung dari PDRB, sedangkan PDRB itu sendiri masih menggunakan konsep nasional yang di'daerah'kan, maka tidak salah kalau ada saja yang berpendapat kalau begitu jumlah PDRB semua kab/kota di Indonesia akan sama dengan PDB yang merupakan angka nasional.

Sebenarnya, tidak harus begitu. Lho kok bisa? Ya jelas saja, source of datanya lihat dulu dong. Kadang-kadang (atau hampir selalu ya) data yang kita peroleh di dinas/instansi di tiap daerah tidak sama dengan data yang berasal dari level daerah di atasnya. Ah, masa? Yah, ini kan Indonesia, kesadaran untuk mengarsipkan data dengan baik masih kurang.. Hal ini berakibat kepada kualitas data yang diproduksi BPS, yang berlanjut pada masukan untuk pemerintah daerah yang bisa saja jadi salah arah..

Tapi kenapa ya yang disalahkan selalu BPS, padahal ini kan kesalahan person in charge di setiap sendi pemerintahan juga.. nasib.. nasib..