Lagi-lagi LPE..

Kemarin pagi, saya terlibat diskusi dengan salah seorang kolega saya. Topik utama diskusi tersebut adalah mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan keterkaitannya dengan kondisi sosial ekonomi di wilayah tempat kami bekerja.

Menurutnya, item ekspor netto dalam PDRB penggunaan terasa aneh, karena dia merasa yang namanya ekspor itu harus ke luar negeri, sedangkan kalau di PDRB penggunaan, arus barang antar kabupaten/kota sudah bisa dibilang ekspor. Ketika saya tanya, by definition ekspor itu artinya apa? Jawabnya ada barang keluar dari suatu wilayah. Nah, sesuai kan dengan pengertian dalam PDRB Penggunaan.

Masih belum puas juga..

Saya minta dia mengingat kembali pelajaran ekonomi makronya tentang siklus bisnis (kebetulan dia SE), lalu saya gambarkan skema yang setiap mahasiswa ekonomi pasti pernah melihatnya.. Hal yang kayak gini kan ada di buku teks ekonomi makro karangan siapa pun.

Baru dia ngeh..

Dia bertanya lagi, kenapa kadang-kadang PDRB yang saya buat tidak konsisten dengan kondisi sosial ekonomi di sini? Lho siapa bilang? Kalau Laju pertumbuhan ekonomi naik terus dan angka pengangguran juga tidak turun, mungkin memang begitu adanya. Justifikasinya, Bekasi itu masih ditunjang oleh share atau kontribusi yang besar dari sektor industri. Nah, output dari sektor industri itu besar sekali, padahal tenaga kerja yang terserap disana bukanlah yang terbesar. Artinya karakteristik industri yang ada di Bekasi bukan merupakan industi yang padat karya, melainkan padat modal.

Share kedua terbesar berasal dari perdagangan. Kita tahu, berapa sih tenaga kerja yang bisa diserap oleh sektor ini. Share ketiga terbesar berasal dari jasa. Apalagi sektor yang satu ini, semakin minimalis tenaga kerjanya semakin efisien dengan output yang besar.

Saya masih ingat di buku laporan tahunannya Bank Indonesia, di salah satu box nya ada tulisan mengenai pertumbuhan yang tidak berkualitas. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai dengan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.

Menurut saya, sebelum membicarakan masalah pertumbuhan, pengangguran, kemiskinan dan indikator-indikator lainnya, sebaiknya kita harus memahami dahulu definisi-definisinya dengan jelas dan harus konsisten dengan sumbernya. Karena tidak mungkin saya menggunakan angka kemiskinan yang dipublikasikan oleh BPS tetapi menggunakan definisi yang dikeluarkan oleh instansi lain. Datanya jelas akan terlihat aneh.

Jadi, dengan sok taunya, saya menjelaskan panjang lebar bagaimana pertumbuhan itu dihitung, korelasinya dengan pengangguran, inflasi dan kemiskinan. Karena pertumbuhan ekonomi kita dihitung dari PDRB, sedangkan PDRB itu sendiri masih menggunakan konsep nasional yang di'daerah'kan, maka tidak salah kalau ada saja yang berpendapat kalau begitu jumlah PDRB semua kab/kota di Indonesia akan sama dengan PDB yang merupakan angka nasional.

Sebenarnya, tidak harus begitu. Lho kok bisa? Ya jelas saja, source of datanya lihat dulu dong. Kadang-kadang (atau hampir selalu ya) data yang kita peroleh di dinas/instansi di tiap daerah tidak sama dengan data yang berasal dari level daerah di atasnya. Ah, masa? Yah, ini kan Indonesia, kesadaran untuk mengarsipkan data dengan baik masih kurang.. Hal ini berakibat kepada kualitas data yang diproduksi BPS, yang berlanjut pada masukan untuk pemerintah daerah yang bisa saja jadi salah arah..

Tapi kenapa ya yang disalahkan selalu BPS, padahal ini kan kesalahan person in charge di setiap sendi pemerintahan juga.. nasib.. nasib..