Petaniku sayang, petaniku malang..

Hari ini adalah hari terakhir saya mengajar pelatihan sensus pertanian 2013 gelombang pertama dari dua gelombang di Kab. Bekasi. Sedikit merasa ketar ketir apakah materi yang saya sampaikan terterima dengan baik oleh peserta pelatihan. Pasalnya dari 24 peserta, hanya 6 orang saja yang sudah pernah mengikuti pelatihan sensus atau survei yang diselenggarakan BPS. Sungguh, ini merupakan tantangan tersendiri buat saya. Bagaimana caranya agar mereka bisa memahami dan mengikuti konsep definisi dan alur kerjanya BPS. Maklum saja, beberapa di antara mereka adalah petani sungguhan. Beberapa lagi malah seperti fresh graduate dari SMA kalau dilihat tampangnya. Tapi, tampang kan bukan jaminan seseorang akan lebih mudah menerima materi.

Sekarang, mereka sedang menjawab soal pendalaman materi. Perasaan saya jadi harap-harap cemas, khawatir mereka tidak bisa mengisi lembar jawaban mereka dengan benar. Bukankah salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana mereka menerima materi itu diukur dari hasil pendalaman ini.. Memang ini bukanlah pengalaman pertama saya mengajar materi sensus atau survei, tapi perasaan seperti ini kerap saya rasakan di akhir pelatihan. Bagaimana tidak, kalau mereka sampai tidak paham betul dengan kegiatan ini, hasilnya sudah dipastikan jauh dari baik.

Sebelumnya, saya sempat berbincang-bincang dengan petani sungguhan yang ikut pelatihan ini. Dia cerita bagaimana proses produksi padi, kendala produksinya, cara menjualnya sampai ketidakpastian harga yang mereka terima dari tengkulak. Jadi, salah satu kendala terbesar mereka dalam proses produksi adalah sulitnya supply pupuk dengan harga yang pas. Seringkali mereka harus berhutang ke supplier pupuk untuk mendapatkan pupuk. Itupun kalau stok pupuknya tersedia. Biasanya mereka harus mengalami penundaan untuk menanam karena pupuknya tidak ada dan harganya mahal.

Dari sisi penjualan juga mereka seperti terperangkap dalam suatu sistem yang seperti vicious cycle atau lingkaran setan. Hasil padi yang mereka peroleh dengan biaya produksi yang cukup besar itu, dijual dengan harga empat ratus ribu per kuintal. Padahal, menurut pengakuan mereka, dari satu hektar lahan sawah menghasilkan lima ton padi atau lima puluh kuintal padi. Bila diuangkan menjadi empat juta rupiah. Ini belum dikurangi biaya produksi seperti pupuk yang harganya 1.900 rupiah per kilo untuk pupuk urea dan 2.300 rupiah per kilo untuk pupuk TSP. Mereka memerlukan dua kuintal urea dan satu kuintal TSP untuk lahan satu hektar. Biaya produksi itu belum termasuk biaya buruh taninya. Mereka membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk hasil rata-rata 5 ton beras per hektar. Kemudian, mereka menjualnya kepada tengkulak bukan ke KUD. Itu belum mempertimbangkan sistem pengelolaan lahannya yang seringkali tidak dimiliki sendiri oleh mereka.

Miris ya.. tapi itulah kenyataannya. Di dalam ekonomi mikro, dikatakan people respond to incentive. Sekarang bagaimana petani-petani tersebut terpacu untuk meningkatkan produksinya kalau biaya produksinya besar, harga jualnya kecil dan sistem pengelolaan lahan yang kurang fair. Jadi tidak heran kalau generasi mudanya tidak ingin menjadi petani karena prospek sektor pertaniannya tidak cerah. Bahkan petani yang memiliki lahan sendiri, memilih untuk menjual lahannya dan beralih ke sektor lain ketimbang meningkatkan produksi padi. Kalau sudah begini dijamin produksi padi kita akan terus berkuang. Padahal, makanan utama bangsa Indonesia adalah beras yang berasal dari padi.

Sudah jelas peran pemerintah sangat besar di sektor ini. Pemerintah bisa menyederhanakan distribusi pupuk agar harganya bisa lebih murah untuk memangkas biaya produksi. Pemerintah juga bisa menetapkan harga yang 'pantas' supaya kesejahteraan petani terjaga. Misalnya, pada pasar komoditi, pemerintah bisa menetapkan hedging price. Selain itu, pemerintah juga bisa membeli padi yang dihasilkan dan melakukan pengolahannya menjadi beras. Jadi, petaninya hanya akan memikirkan bagaimana caranya supaya produksinya meningkat. Kalau begini kan mereka tinggal mempelajari teknologi peningkatan produksi padi.

Tapi, kenapa pemerintah kelihatan sulit sekali melakukan hal itu? Pemerintah lebih memilih membuka kran impor beras untuk menstabilkan harga beras. Memang dalam jangka pendek, impor beras diperlukan untuk menstabilkan harga, tetapi kalau proses produksinya tidak diperbaiki yang ada kita akan terjebak pada ketergantungan dengan negara lain yang menjadi pengekspor beras. Atau apa memang sudah ada konspirasi internasional supaya Indonesia tidak berkutik dalam ketahanan pangannya? Supaya lebih mudah menguasainya? Perasaan ngeri kini mulai merambati pikiran saya..

Begitulah simple thought hari ini. Saya harus mempersiapkan diri saya untuk mengajar gelombang ketiga di tempat ini juga. Pulang hampir larut malam selama lima hari berturut-turut akan tetal saya lakoni kalau itu bisa membuat Indonesia jadi lebih baik..